DEPOK – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan infrastruktur tahun 2026. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah kini harus menangani tambahan ruas jalan strategis yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengungkapkan bahwa bertambahnya panjang jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Depok menjadi pekerjaan besar yang harus segera diantisipasi agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“Dinamika yang terjadi sekarang, pertama kita kemarin sudah bersurat dan sudah mendapatkan rekomendasi terkait dengan status jalan. Status jalan dari Juanda, Margonda, Arif Rahman, Nusantara, sampai Sawangan, sekarang sudah dikelola, sudah diserahterimakan kepada Depok. Tantangannya apa? Di tengah efisiensi ini, kita bisa memaksimalkan bagaimana pemeliharaan jalannya. Itu yang pertama,” kata Yodi.
Penyerahan status jalan tersebut membuat beban pemeliharaan yang harus ditangani Pemkot Depok meningkat signifikan. Kondisi tersebut menuntut strategi pengelolaan yang lebih efektif agar kondisi jalan tetap terpelihara dengan baik meskipun ruang fiskal pemerintah sedang mengalami penyesuaian.
Meski demikian, Yodi memastikan berbagai program prioritas yang menjadi agenda pembangunan Wali Kota Depok tetap berjalan sesuai rencana. Sejumlah proyek strategis bahkan akan mulai memasuki tahap pelaksanaan dalam waktu dekat.
“Yang kedua, kita juga sekarang sedang melakukan program-program prioritas dari Pak Wali. Kita bulan Juni awal nanti, kita sudah mulai groundbreaking Enggram, Jalan Enggram. Mudah-mudahan Sawangan Kubro dan Sawangan Sugro itu segera kita selesaikan, ya. Kemudian juga tahun ini juga, sedang pembebasan lahan, kita akan lakukan pelebaran simpang Parung Bingung,” ujarnya.
Selain pembangunan jalan baru, Pemkot Depok juga terus mendorong percepatan penataan sejumlah titik lalu lintas yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pelebaran dan penataan jalan pada kawasan yang membutuhkan penanganan cepat.
“Di BTT ini juga Pak Wali mengarahkan pelebaran dan penataan jalan di Pasir Putih, kemudian di Cinere, dan nanti ke depannya juga kita coba lakukan dengan BTT terkait dengan Sawangan Permai dan Sawangan Village. Mungkin itu ke depannya,” tegas Yodi.
Di sisi lain, perhatian terhadap infrastruktur drainase juga terus dilakukan. Dinas PUPR Kota Depok saat ini tengah melaksanakan normalisasi saluran air di kawasan Pasar Musi, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya.
Menurut Yodi, kegiatan tersebut bertujuan menjaga kelancaran aliran air sekaligus mengurangi potensi penyumbatan yang dapat memicu genangan saat musim hujan.
“Normalisasi ini menjadi bagian dari upaya DPUPR dalam menjaga fungsi drainase agar tetap optimal, terutama di titik-titik rawan genangan,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pengerukan sedimentasi, pengangkatan sampah, serta pembersihan berbagai material yang menghambat aliran air pada saluran drainase di kawasan Pasar Musi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Depok dalam memperkuat infrastruktur dasar perkotaan, baik pada sektor jalan maupun sistem drainase, guna mendukung mobilitas masyarakat dan meminimalkan potensi gangguan lingkungan akibat genangan air.
