DEPOKHITS.id — Mediasi antara tokoh agama Habib Bahar bin Smith dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok digelar pada Minggu, 27 Juli 2025 pukul 13.00 WIB di Mapolres Metro Depok, Jalan Margonda Raya No.14, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden yang melibatkan kehadiran Habib Bahar dan rombongannya ke lokasi acara pelantikan Pejuang Walisongo Indonesia – Laskar Sabilillah (PWI–LS) yang berlangsung di Studio Soneta Record, Jalan Tole Iskandar, Kecamatan Cilodong, Depok.
Tokoh dan Pejabat Hadir dalam Mediasi
Dalam forum tertutup tersebut, tampak hadir sejumlah tokoh dan pejabat penting:
- Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K. – Kapolres Metro Depok
- Kolonel Inf Imam Widhianto, S.T., M.M. – Dandim 0508/Depok
- Kombes Pol Miko Indrayana – Direktur Intelkam Polda Metro Jaya
- Kompol Sutirto – Kasat Samapta Polres Metro Depok
- Habib Bahar bin Smith – Tokoh FPI Kemang, Bogor
Mediasi berlangsung selama satu jam dari pukul 13.10 hingga 14.10 WIB. Rombongan Habib Bahar meninggalkan lokasi dalam keadaan tertib pada pukul 14.15 WIB.
Isi dan Pokok Hasil Mediasi
Dalam pertemuan tersebut, Habib Bahar menyampaikan sejumlah keberatan terkait keberadaan PWI–LS di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Depok. Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Keberatan terhadap aktivitas PWI–LS yang dinilai menimbulkan keresahan dan memecah belah umat.
- Permintaan agar ormas tersebut dibubarkan karena dianggap tidak merepresentasikan aspirasi ulama dan umat Islam.
- Dugaan intervensi ormas terhadap kegiatan pengajian di masyarakat yang dibubarkan secara sepihak tanpa dasar hukum.
- Seruan untuk tidak menciptakan konflik terbuka, namun menyatakan kesiapan menghadapi jika terjadi provokasi.
- Ucapan terima kasih kepada Kapolres dan Dandim atas pengamanan dan penerimaan yang baik.
- Ajakan menjaga persatuan dan menghindari perpecahan di tengah masyarakat.
Forkopimda Depok Jaga Stabilitas Keamanan
Kapolres Metro Depok dan Dandim 0508/Depok memfasilitasi mediasi ini sebagai bentuk upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Mediasi berhasil mencegah potensi gesekan antar massa yang sebelumnya sempat dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal.
Analisis Situasi dan Respons Pemerintah
Situasi mediasi berlangsung tertib dan menjadi momentum meredam eskalasi yang berpotensi berkembang di lapangan. Dalam konteks ini, Habib Bahar menyoroti keberadaan PWI–LS sebagai entitas yang dianggap bertentangan dengan prinsip perjuangan keislaman yang ia usung.
Keberhasilan proses mediasi juga menunjukkan kapasitas Forkopimda dalam merespons dinamika sosial keagamaan secara persuasif dan dialogis, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, serta pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
Selain itu, pendekatan yang ditempuh juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan keyakinan sepanjang tidak mengganggu hak publik serta mengancam keamanan nasional.
Pentingnya Dialog dan Pencegahan Dini Konflik Sosial
Mediasi antara tokoh keagamaan dan aparat keamanan di Kota Depok ini menjadi contoh konkret pentingnya ruang dialog untuk mencegah konflik sosial.
Di tengah kompleksitas dinamika ormas dan perbedaan pandangan keagamaan, komunikasi terbuka antar pihak adalah kunci menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
Situasi pascamediasi dipastikan aman dan terkendali. Warga diimbau tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya, demi menjaga kedamaian dan ketertiban di Kota Depok.
