JAKARTA – Momen Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi pijakan penting bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam merilis Transformasi Layanan dan Organisasi, Senin (18/08/2026).
Agenda strategis yang diluncurkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, ini mencakup tiga fokus utama: Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, serta penataan Organisasi Berbasis Wilayah.
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok menjadi salah satu dari lima instansi pertanahan daerah yang ditunjuk sebagai pilot project dalam pembaruan sistem ini. Kepala Kantah Kota Depok, Budi Jaya, S.T., M.T., QRMP, hadir untuk menandatangani Pakta Integritas di hadapan Menteri ATR/Kepala BPN.
“Transformasi ini bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penunjukan Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai lokasi pilot project merupakan amanah besar yang siap kami jalankan dengan integritas tinggi melalui tata kelola berbasis wilayah yang lebih efektif.” ucap Budi Jaya.
Peluncuran secara daring diikuti langsung oleh Kasubbag Tata Usaha, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kasi Penataan dan Pemberdayaan, para Koordinator Substansi, serta seluruh jajaran pegawai dari Ruang Aula Kantor Pertanahan Kota Depok. Melalui pembaruan sistem dan penandatanganan integritas ini, Kantah Kota Depok berkomitmen penuh mendukung modernisasi birokrasi pertanahan nasional.
