DEPOK — Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik menyusul kunjungan kerja Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Itjen ATR/BPN). Kunjungan yang berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah I Itjen ATR/BPN, Bagus Suseno, S.I.K., M.H.
Setelah melakukan peninjauan lapangan, agenda dilanjutkan dengan forum diskusi bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dan jajaran pejabat pengawas. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan pertanahan di tengah perkembangan transformasi digital.
Dalam arahannya, Bagus Suseno menegaskan pentingnya pengawasan terhadap dinamika informasi di ruang digital, baik melalui media sosial maupun media massa.
Menurutnya, pemantauan tersebut diperlukan agar berbagai aspirasi dan masukan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga tingkat kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi, termasuk memastikan setiap berkas permohonan memiliki status clean and clear agar proses layanan berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian.
“Pelayanan yang baik lahir dari sistem yang tertata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Bagus Suseno, S.I.K., M.H.
Selain penguatan layanan publik, forum tersebut turut membahas perkembangan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Depok.
Mengingat karakteristik wilayah perkotaan yang dinamis, Kantah Depok disebut menerapkan pola penyelesaian hambatan secara spesifik atau case-by-case sesuai kondisi di lapangan.
Pendekatan tersebut mendapat apresiasi dari Tim Itjen ATR/BPN karena dinilai mampu mendukung terciptanya klasterisasi data pertanahan yang valid, aman, dan memiliki kepastian hukum. Langkah ini juga dianggap relevan dalam mendukung keberlanjutan program Kota Lengkap yang berintegritas.
Sebagai tindak lanjut hasil audit dan arahan yang diberikan, Kantor Pertanahan Kota Depok menyatakan komitmennya untuk segera melaksanakan berbagai rekomendasi guna memperkuat tata kelola layanan pertanahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
