DEPOKHITS.ID – Perdebatan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2027 perlu disikapi secara objektif dan proporsional. Besarnya angka defisit yang mencapai sekitar Rp614,09 miliar memang patut menjadi perhatian. Namun, menyimpulkan bahwa pemerintah telah gagal mengelola keuangan daerah hanya berdasarkan angka defisit merupakan penilaian yang terlalu terburu-buru.
Ketua DPD Brigade Nusantara (BRINUS) Kota Depok, Mufid, berpandangan bahwa masyarakat berhak mengkritisi kebijakan anggaran pemerintah. Namun, kritik tersebut harus dibangun berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar membangun persepsi melalui angka-angka yang disampaikan tanpa penjelasan menyeluruh.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka defisit, kemudian langsung diarahkan pada kesimpulan bahwa pemerintah gagal mengelola anggaran. Kita harus melihat keseluruhan postur APBD, sumber pembiayaan, peruntukan belanja, serta manfaat pembangunan yang direncanakan,” demikian substansi pandangan yang disampaikan dalam opini ini.
Defisit APBD Bukan Sesuatu yang Otomatis Melanggar Aturan
Berdasarkan postur RAPBD 2027 yang beredar dalam pembahasan DPRD, pendapatan Kota Depok direncanakan sekitar Rp4,366 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp4,980 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit sekitar Rp614,09 miliar.
Angka tersebut memang lebih besar dibandingkan defisit APBD awal 2026 yang berada di kisaran Rp230,72 miliar.
Namun, dalam sistem keuangan pemerintahan daerah, defisit merupakan salah satu kondisi fiskal yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang memiliki sumber pembiayaan yang sah dan memenuhi persyaratan.
PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa defisit APBD dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan, antara lain SiLPA dan pinjaman daerah sesuai ketentuan.
Dengan demikian, besarnya defisit tidak dapat langsung dijadikan satu-satunya indikator kegagalan pengelolaan keuangan daerah.
Persoalan sesungguhnya adalah apakah sumber pembiayaannya realistis, apakah kemampuan fiskal daerah mencukupi, dan apakah belanja yang direncanakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Jangan Abaikan Alokasi Infrastruktur dan Pendidikan
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Pemerintah Kota Depok juga menyampaikan sejumlah alokasi anggaran yang perlu diketahui masyarakat.
Alokasi infrastruktur pelayanan publik disebut mencapai sekitar Rp2,74 triliun atau 55,02 persen dari total belanja daerah.
Sementara anggaran fungsi pendidikan mencapai sekitar Rp1,025 triliun atau 20,59 persen.
Anggaran infrastruktur tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan jalan, drainase, sanitasi, transportasi, serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
Adapun anggaran pendidikan mencakup berbagai program peningkatan mutu pendidikan, beasiswa, sekolah swasta gratis, serta dukungan terhadap tenaga pendidik.
Fakta ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap bahwa rancangan APBD 2027 juga memuat alokasi besar bagi sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Tentu, BRINUS tidak mengatakan bahwa besarnya alokasi tersebut otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Pemerintah tetap harus membuktikan melalui realisasi kegiatan dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Namun, menilai RAPBD hanya dari angka defisit tanpa melihat alokasi pembangunan juga bukan cara yang utuh dalam membaca kebijakan anggaran.
Pinjaman Daerah Harus Diawasi Bukan Langsung Dihakimi
Salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan RAPBD 2027 adalah rencana penggunaan pinjaman daerah sebagai bagian dari pembiayaan.
Menurut Mufid, persoalan pinjaman daerah harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola keuangan yang sehat.
Pinjaman daerah bukan sesuatu yang otomatis dilarang. Peraturan perundang-undangan memungkinkan pemerintah daerah menggunakan instrumen pembiayaan tersebut dengan persyaratan tertentu.
Akan tetapi, pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka besaran pinjaman, sumber pinjaman, bunga, jangka waktu pengembalian, kemampuan membayar, serta kegiatan yang akan dibiayai.
Ketentuan mengenai pembiayaan utang daerah, termasuk batas kemampuan fiskal dan rasio kemampuan membayar utang atau DSCR, harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam regulasi.
“Kalau memang ada pinjaman, jelaskan untuk apa digunakan, berapa bunganya, bagaimana pengembaliannya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan hari ini justru menjadi beban berat bagi generasi berikutnya,” menjadi prinsip yang perlu dikedepankan dalam pembahasan anggaran.
Karena itu, BRINUS memandang pengawasan terhadap rencana pinjaman harus dilakukan secara serius, tetapi tetap berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kritik Pemborosan Harus Disertai Bukti
Mufid juga menilai tuntutan efisiensi terhadap perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat, dan belanja operasional pemerintah merupakan hal yang wajar.
Namun, tudingan adanya pemborosan tidak boleh hanya dibangun melalui asumsi.
Diperlukan data mengenai besaran anggaran, realisasi belanja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, serta evaluasi terhadap manfaat setiap kegiatan.
Apabila ditemukan belanja yang tidak produktif, tidak efisien, atau tidak memiliki urgensi bagi pelayanan masyarakat, tentu harus dievaluasi dan dipangkas.
Sebaliknya, apabila terdapat belanja yang memang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik dan pembangunan, penggunaannya harus tetap dipertanggungjawabkan.
Prinsipnya sederhana, efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat.
BRINUS Dorong Transparansi dan Pengawasan Bersama
Menurut Mufid, perdebatan mengenai APBD 2027 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan pengawasan publik.
Pemerintah Kota Depok perlu membuka rincian pembiayaan defisit, termasuk penggunaan SiLPA dan rencana pinjaman daerah.
DPRD juga harus memastikan seluruh program yang dibiayai APBD memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perencanaan matang, dan target hasil yang terukur.
Di sisi lain, elemen masyarakat perlu mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah dengan menyampaikan masukan berdasarkan fakta dan data.
BRINUS Kota Depok memandang bahwa pembangunan daerah tidak boleh terjebak dalam pertentangan politik maupun perdebatan yang hanya menonjolkan satu sisi persoalan.
Masyarakat membutuhkan pembangunan jalan yang baik, penanganan banjir yang nyata, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
Semua itu membutuhkan perencanaan anggaran yang matang dan pengawasan yang konsisten.
Jangan Takut Mengkritik Tetapi Jangan Abaikan Fakta
Pada akhirnya, persoalan RAPBD Kota Depok 2027 tidak cukup dijawab dengan slogan menolak defisit ataupun membela pemerintah.
Defisit Rp614,09 miliar harus dijelaskan. Sumber pembiayaannya harus dibuka. Pinjaman daerah harus dihitung secara cermat. Belanja pembangunan harus dibuktikan manfaatnya.
Itulah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
BRINUS Kota Depok mendukung pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat sekaligus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
“Kita boleh berbeda pandangan dalam mengkritisi pemerintah, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita mengabaikan fakta. Defisit bukan otomatis kegagalan, sebagaimana besarnya anggaran pembangunan bukan otomatis keberhasilan. Ukurannya adalah bagaimana uang rakyat dikelola dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian pesan yang menjadi penekanan dalam opini ini.
Mufid
Ketua DPD Brigade Nusantara (BRINUS) Kota Depok
Editorial opini – DepokHits.id
Catatan redaksi: Artikel ini merupakan naskah opini yang disusun berdasarkan bahan dan data pembahasan RAPBD 2027 hingga 9 November 2026. Angka anggaran masih mengacu pada rancangan dan memerlukan penyesuaian apabila terdapat perubahan dalam pembahasan selanjutnya.
