DEPOKHITS.id, 24 Juni 2025 – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Universitas Negeri Jakarta (UNJ) resmi menandatangani nota kesepahaman kerja sama dalam bidang pendidikan. Salah satu implementasinya adalah pembebasan biaya pendidikan untuk 33 Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Depok.
Acara penandatanganan berlangsung di lantai 10 Gedung Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda, Pancoran Mas. Hadir dalam kegiatan ini para Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMP swasta se-Kota Depok.
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Depok Supian Suri dan perwakilan UNJ, Dr. Yasnita, M.Si, Koordinator Pusat Penelitian Pendidikan, Sosial, Humaniora dan Kajian Wanita.
Komitmen UNJ untuk Pendampingan Pendidikan
Dr. Yasnita menyatakan dukungannya terhadap program ini. Ia menegaskan bahwa UNJ akan melakukan pendampingan menyeluruh mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, pelatihan manajemen sekolah, hingga penguatan kurikulum.
“Program ini adalah bentuk kontribusi kami sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kami siap membentuk tim ahli lintas disiplin untuk mendampingi sekolah-sekolah yang terlibat,” kata Yasnita.
Ia menambahkan, UNJ akan mengerahkan tenaga ahli dari berbagai fakultas, seperti fakultas ekonomi untuk pendampingan manajerial, serta fakultas pendidikan untuk aspek kurikulum dan pedagogik.
Dukungan Infrastruktur Pendidikan Berkelanjutan
Yasnita menyebut bahwa Wali Kota Supian Suri, Wakil Wali Kota, Dinas Pendidikan, dan Bappeda Kota Depok menunjukkan komitmen nyata terhadap pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
“Kami sangat merasakan energi kolaboratif yang luar biasa. Ini adalah model sinergi yang seharusnya bisa direplikasi di daerah lain,” imbuh Yasnita yang juga bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNJ.
Sekolah Swasta Gratiskan Biaya Pendidikan
Kepala SMP Karya Putra Bangsa, Jeamy San, menyambut baik program ini. Menurutnya, kebijakan Pemkot Depok sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Peserta didik cukup mendaftar ke sekolah swasta yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Tidak ada pungutan—semuanya ditanggung pemerintah,” ujar Jeamy.
Sekolahnya sendiri telah mengusulkan 260 kuota siswa, namun Dinas Pendidikan menyetujui 240 siswa yang akan dibagi ke dalam delapan ruang belajar (roombel).
Jeamy berharap program ini menjadi kebijakan jangka panjang dan mampu mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
program ini mendorong pemerataan kualitas pendidikan dengan menggandeng lembaga akademik seperti UNJ sebagai mitra pendamping.
Strategi Inklusif untuk Pendidikan Berkeadilan
Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan sektor pendidikan di Kota Depok, namun juga menjadi tonggak penting bagi model kerja sama daerah dan perguruan tinggi dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, gratis, dan berkualitas.
Dengan strategi berkelanjutan dan evaluasi berkala, Kota Depok berpotensi menjadi rujukan nasional dalam penerapan program sekolah gratis berbasis kolaborasi lintas sektor.
