DEPOKHITS.id — Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, S.E., M.M., C.Med., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok, Senin (21/07/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat strategi komunikasi publik dan mengevaluasi efektivitas pelayanan pertanahan, terutama dalam penanganan pengaduan masyarakat.
Capaian Kinerja Komunikasi Publik Kantor Pertanahan Depok
Dalam sesi evaluasi, Harison menyampaikan apresiasi terhadap kinerja komunikasi publik BPN Depok.
Berdasarkan hasil pengukuran internal, indeks pelaksanaan komunikasi publik BPN Depok mencapai angka 3,6 dari skala 0 hingga 4.
“Ini capaian yang sangat baik dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan,” ujar Harison.
Respon Cepat atas Pengaduan Jadi Prioritas
Ia juga menegaskan pentingnya respons cepat terhadap setiap pengaduan yang diajukan masyarakat.
“Pengaduan adalah representasi dari kebutuhan dan harapan publik. Maka, seluruh jajaran Kantor Pertanahan Depok harus menindaklanjuti setiap laporan dengan serius dan sesegera mungkin,” tegasnya.
Penanganan pengaduan masyarakat menjadi indikator utama kualitas layanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan instansi pemerintah memberikan layanan yang cepat, tepat, dan profesional.
Digitalisasi Sertifikat dan Inovasi Layanan Mandiri
Dalam kunjungan tersebut, Harison juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi layanan pertanahan.
Ia mengapresiasi implementasi sertifikat elektronik yang dinilai lebih aman dan efisien karena menggunakan sistem penyimpanan data dengan pengamanan berlapis.
“Transformasi digital ini memerlukan pendampingan intensif agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga paham dan terampil memanfaatkannya,” jelas Harison.
Ia menambahkan bahwa pengoperasian anjungan layanan mandiri sebagai bagian dari modernisasi pelayanan, menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada layanan konvensional.
Membangun Mentalitas Pelayan Publik yang Proaktif
Menutup rangkaian kunjungannya, Harison mengingatkan bahwa seluruh pegawai ATR/BPN harus membangun mentalitas sebagai pelayan masyarakat.
“Mentalitas kita harus sebagai pelayan publik. Artinya, rakyat adalah tuan yang harus dilayani dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan sesuai aturan hukum,” pungkasnya.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan pertanahan bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan kepastian hukum, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
