BANDUNG – Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, S.T., M.T., QRMP., menghadiri kegiatan Pelaksanaan Audit Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Pengorganisasian Kegiatan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Komprehensif di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (19/5/2026).
Rapat evaluasi dan audit tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Kombes. Pol. Bagus Suseno, S.I.K., M.H., dengan didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, S.H., M.H.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil BPN Jabar, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat.
Dalam arahannya, Inspektur Wilayah I menekankan pentingnya pengawasan melekat serta penyelesaian data pertanahan (PDDM) secara berkelanjutan di setiap satuan kerja. Selain itu, seluruh jajaran diinstruksikan untuk bergerak cepat dan tidak menunda dalam merespons setiap aduan masyarakat demi terciptanya pelayanan pertanahan yang cepat, tepat, dan akuntabel.
Seusai kegiatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera menindaklanjuti poin-poin penting hasil audit kinerja tersebut, khususnya dalam aspek pengukuran dan pendaftaran tanah di wilayah Kota Depok.
“Kami di Kantor Pertanahan Kota Depok berkomitmen penuh untuk menjadikan hasil audit kinerja ini sebagai kompas evaluasi. Pengukuran dan pendaftaran tanah komprehensif akan terus kami dorong agar berjalan sesuai target, transparan, dan akuntabel. Kami juga memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat akan direspons secara cepat dan solutif. Tidak boleh ada penundaan, karena kepuasan publik adalah prioritas utama kami,” ujar Budi Jaya.
Audit kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap program strategis pertanahan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, agenda ini menjadi sarana evaluasi bersama guna memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
