DEPOKHITS.id – Wali Kota Depok, Dr. Drs. H. Supian Suri, M.M., menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai motor percepatan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Apresiasi Pajak Daerah 2025 di Aula Lantai 10, Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, Senin (22/9/2025).
Menurut Supian Suri, ada tiga langkah strategis yang tengah ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk memaksimalkan pendapatan daerah sekaligus meringankan beban masyarakat.
Langkah pertama, pemberlakuan kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi tanah dan bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp200 juta. Selain itu, Pemkot Depok juga memberikan penghapusan denda serta diskon tunggakan pajak.
“Ini ikhtiar kami agar pemerintah benar-benar hadir dan memberi keringanan, terutama bagi warga dengan aset di bawah Rp200 juta,” ujar Supian Suri.
Kebijakan kedua, Pemkot Depok akan mentransformasi Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Perubahan struktur ini ditujukan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas pengelolaan pajak daerah.
Langkah ketiga, lanjut Supian, adalah memperkuat sistem digitalisasi pajak. Dengan dukungan teknologi, penerimaan pajak dapat dilakukan lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
“Digitalisasi akan membantu kita menambah pendapatan secara transparan dan mengoptimalkan potensi daerah. Informasi ini nantinya juga bisa langsung diakses masyarakat,” jelasnya.
Selain tiga strategi utama tersebut, Supian Suri menekankan pentingnya inovasi dari Badan Keuangan Daerah. Menurutnya, Kota Depok memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD sehingga berbagai inovasi harus terus digulirkan.
“Kota Depok sangat potensial. Maka, optimalisasi PAD perlu dilakukan berkesinambungan demi pembangunan dan kesejahteraan warga,” tandasnya. Foto dan sumber: Diskominfo
