DEPOKHITS.id – Dalam upaya memperkuat koordinasi antarinstansi, Kantor Pertanahan Kota Depok menerima kunjungan silaturahmi dari Komandan Distrik Militer (Dandim) 0508 Kota Depok, Kolonel Inf. Iman Widhiarto, S.T., M.M., pada Selasa, 15 Juli 2025.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, S.T., M.T., QRMP, bersama jajaran pejabat struktural.
Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan TNI AD dalam konteks pelaksanaan tugas di wilayah Kota Depok.
Momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan jajaran pejabat pengawas baru di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok.
“Sinergi antara institusi negara seperti BPN dan TNI sangat penting untuk memperkuat stabilitas daerah, khususnya dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat,” ujar Budi Jaya dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien dan transparan.
Lebih lanjut, Budi Jaya menekankan pentingnya kerja sama strategis, terutama dalam mendukung program-program pemerintah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penanganan potensi konflik agraria di lapangan.
“Kami berkomitmen untuk terus membangun komunikasi aktif dengan Kodim 0508 sebagai mitra strategis, demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum atas tanah bagi warga Kota Depok,” tambahnya.
Sementara itu, Kolonel Inf. Iman Widhiarto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak Kantor Pertanahan.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dan keterpaduan antara TNI dan BPN dalam menjaga ketertiban masyarakat.
“Kehadiran kami adalah bentuk nyata komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah, termasuk dalam hal pengamanan aset dan penyelesaian sengketa pertanahan,” ujar Iman Widhiarto.
Kerja sama antara Kantor Pertanahan dan Kodim 0508 selama ini telah berjalan harmonis, khususnya dalam pengamanan aset negara, pengawalan program PTSL, hingga penyelesaian masalah pertanahan di wilayah rawan konflik.
Dalam beberapa kasus, sinergi ini telah berhasil mencegah potensi konflik horizontal dan menjaga stabilitas sosial.
Landasan Hukum Terkait Kegiatan ini
Kegiatan ini relevan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi dasar hukum utama dalam kebijakan pertanahan nasional.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung tertib administrasi pertanahan.
Keterlibatan TNI dalam mendukung stabilitas wilayah juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya dalam tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang mencakup bantuan kepada pemerintah dalam penanggulangan akibat konflik sosial.
Dampak Positif dan Harapan Kedepan
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi yang lebih kuat antara BPN dan TNI, khususnya dalam konteks penanganan permasalahan pertanahan yang kerap menjadi sumber konflik sosial di wilayah perkotaan seperti Depok.
Dengan sinergi yang solid, diharapkan pelayanan pertanahan menjadi lebih responsif dan profesional, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kolaborasi seperti ini juga menjadi contoh positif bagi institusi pemerintah lainnya dalam membangun tata kelola yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
